Chaerul Hasibuan Tolak Ajukan Surat Penolakan, Bareta Persoalkan Status Hadi di FWJI
JAKARTA UTARA Bangbeksnews.com—31/08/2026, Polemik mengenai dugaan penerapan sistem “koordinator satu pintu” bagi wartawan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara terus bergulir.
Ketua Korwil PWOD Jakarta Utara, Chaerul Hasibuan, menyatakan dirinya memilih tidak membuat surat pengajuan penolakan terhadap sistem tersebut.
Chaerul menilai, jika dirinya membuat surat penolakan, hal itu justru dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan mekanisme “koordinator satu pintu” tersebut.
«“Saya menolak untuk membuat surat pengajuan penolakan, sebab bagi saya itu sama saja saya menyetujui adanya surat koordinator satu pintu itu,” ujar Chaerul Hasibuan.»
Sementara itu, Ketua Korwil FWJI Jakarta Utara, Bareta, turut menyoroti nama Hadi yang disebut-sebut berkaitan dengan munculnya sistem koordinasi tersebut di lingkungan Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
Menurut Bareta, Hadi sebelumnya pernah menjabat sebagai OKK di DPP FWJI. Namun, Bareta menyebut yang bersangkutan saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan FWJI pusat.
“Dulu dia sebagai OKK di organisasi FWJI, namun saat ini sudah tidak di FWJI,” ujar Bareta.
Bareta juga mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum FWJI, Opan, terkait persoalan tersebut.
Menurutnya, Ketua Umum FWJI telah mengingatkan agar pihak yang bersangkutan tidak menggunakan ataupun mengatasnamakan FWJI apabila sudah tidak lagi berada dalam struktur organisasi.
Bareta mengatakan, apabila nama FWJI tetap digunakan atau dibawa dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum FWJI akan mengambil langkah dengan menghubungi pihak BPN Jakarta Utara secara langsung.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari polemik yang lebih luas mengenai mekanisme koordinasi media di lingkungan Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
Di sisi lain, persoalan mengenai keberadaan MOU, mekanisme koordinasi, serta pihak yang disebut sebagai koordinator masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk BPN Jakarta Utara.
Yang menjadi perhatian kalangan wartawan bukan semata soal koordinasi, melainkan apakah mekanisme tersebut berpotensi memengaruhi keterbukaan akses informasi dan independensi kerja jurnalistik.
BangBeksNews terus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.(Red)
