Pedagang Pasar Sunter Menunggu jawaban Pemprov DKI Jakarta Terkait Penolakan REVITALISASI, Petisi di nilai beresiko Memperkeruh suasana
Bangbeksnews.com, JAKARTA UTARA — 17/09/2026. Sejumlah pedagang Pasar Sunter, Jakarta Utara, masih menunggu jawaban pemerintah terkait permohonan penolakan terhadap rencana revitalisasi pasar yang mereka nilai perlu dikaji kembali.
Permohonan tersebut disampaikan para pedagang sebagai bentuk keberatan terhadap rencana revitalisasi yang menurut mereka berpotensi menambah beban di tengah kondisi usaha yang sedang mengalami penurunan.
Para pedagang berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali mekanisme revitalisasi, termasuk dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, kemampuan ekonomi pedagang, serta besaran biaya yang nantinya harus ditanggung apabila program tersebut tetap dilaksanakan.
Di tengah proses menunggu jawaban pemerintah, muncul dinamika di kalangan pedagang. Sejumlah pedagang menyebut adanya perbedaan pandangan mengenai rencana revitalisasi. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan di lingkungan pasar.
Menurut keterangan pedagang, pihak pengelola pasar kemudian mendorong adanya petisi untuk mengetahui pedagang yang menyatakan persetujuan maupun keberatan terhadap revitalisasi.
Namun, sebagian pedagang mempertanyakan efektivitas petisi tersebut. Mereka menilai persoalan revitalisasi seharusnya dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi seluruh pedagang, bukan hanya berdasarkan jumlah pihak yang menyatakan setuju atau tidak setuju.
“Kita semua sedang menunggu kabar terkait surat yang sudah kami ajukan bersama ke pemerintah kota. Tiba-tiba ada yang menyetujui revitalisasi yang dibuat oleh pihak pengelola pasar. Akhirnya dibuat petisi yang menurut saya tidak logis karena secara kenyataannya pedagang yang menyetujui revitalisasi tidak melihat keadaan usaha kita di sini,” ujar seorang pedagang di lantai dua Pasar Sunter.
Pedagang tersebut mengatakan kondisi usaha saat ini dinilai belum stabil. Karena itu, mereka mempertanyakan apakah revitalisasi pada saat kondisi perdagangan sedang sepi justru akan menambah beban ekonomi pedagang.
“Usaha saat ini sedang sepi dan keadaan perekonomian pedagang pasar tidak stabil. Kok tiba-tiba ada sebagian dari kita yang malah menyetujui revitalisasi? Maksud dan tujuannya apa? Bukankah yang akan dibebani atas semua ini mereka juga?” lanjutnya.
Para pedagang yang menyatakan keberatan kini memilih menunggu respons atas aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat mendengar dan mempertimbangkan keluhan pedagang sebelum mengambil keputusan terkait keberlanjutan rencana revitalisasi.
Para pedagang pada prinsipnya menyatakan tidak menolak adanya pembenahan pasar. Mereka justru berharap kondisi fisik, fasilitas, kebersihan, keamanan, dan pelayanan pasar dapat diperbaiki.
Namun, mereka meminta agar pembenahan tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi pedagang, khususnya apabila biaya revitalisasi kemudian berimplikasi terhadap kenaikan harga sewa atau biaya pengelolaan kios.
Pertanyaan yang kini menjadi perhatian pedagang adalah bagaimana skema revitalisasi tersebut akan dilaksanakan, siapa yang menanggung biaya pembangunan, serta bagaimana jaminan keberlangsungan usaha pedagang selama dan setelah proses revitalisasi.
Hingga berita ini ditulis, aspirasi kelompok pedagang yang menolak revitalisasi masih menunggu jawaban dari pemerintah. Pihak pengelola pasar juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai tujuan revitalisasi, mekanisme petisi, sumber pembiayaan, serta dampaknya terhadap pedagang.[Red]
